Pelalawan, xpostv.com – Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai pilar penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan tersebut berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Kunjungan kerja ini dipimpin Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si yang mewakili Plt Gubernur Riau, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Plt Direktur Utama Bank Riau Kepri, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, para kepala daerah se-Provinsi Riau, direksi BUMD, serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa BUMD diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, meski kinerja masing-masing masih beragam.
“Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang BUMD, tata kelola BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong menangkap peluang strategis dalam pengelolaan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, agar daerah memiliki peran lebih besar dalam mengelola sumber daya unggulan.
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menekankan pentingnya memperkuat peran BUMD sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam struktur pembangunan, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Ia menilai potensi sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan, terutama sektor perkebunan kelapa sawit, harus dapat dikelola lebih optimal melalui BUMD agar memberikan nilai tambah langsung bagi daerah dan masyarakat.
“BUMD harus diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah,” tegas Zukri.
Bupati Zukri juga mendorong adanya kebijakan yang membuka peluang bagi BUMD menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat, guna memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI melalui fleksibilitas regulasi, sehingga BUMD dapat berkembang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah.
(Adv Empy)
